Cara Membuat Perjanjian yang Sah Menurut Hukum di Indonesia

By

Cara Membuat Perjanjian yang Sah Menurut Hukum


---


# Cara Membuat Perjanjian yang Sah Menurut Hukum di Indonesia


Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan perjanjian, baik tertulis maupun lisan. Contohnya saat menyewa rumah, meminjam uang, atau melakukan jual beli. Tapi, tahukah kamu kalau tidak semua perjanjian dianggap **sah secara hukum**?


Menurut **Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, ada 4 syarat sahnya perjanjian. Yuk, kita bahas satu per satu.


---


## 1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri


Artinya, kedua belah pihak harus setuju tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

➡️ Contoh: Penjual dan pembeli sama-sama setuju atas harga barang yang diperjualbelikan.


---


## 2. Kecakapan untuk Membuat Perjanjian


Pihak yang membuat perjanjian harus cakap secara hukum, yaitu sudah dewasa (umumnya 21 tahun atau sudah menikah) dan tidak berada di bawah pengampuan.

➡️ Contoh: Anak di bawah umur tidak bisa membuat perjanjian jual beli tanah atas namanya sendiri.


---


## 3. Suatu Hal Tertentu


Perjanjian harus menyebutkan dengan jelas apa yang menjadi objeknya.

➡️ Contoh: Dalam perjanjian sewa rumah, harus disebutkan alamat rumah yang disewa, bukan hanya “sebuah rumah”.


---


## 4. Sebab yang Halal


Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

➡️ Contoh: Perjanjian untuk menjual barang ilegal (seperti narkoba) tidak sah di mata hukum.


---


### Tips Membuat Perjanjian Tertulis


* Gunakan bahasa yang jelas, tidak berbelit-belit.

* Cantumkan identitas lengkap para pihak.

* Buat dalam dua rangkap, masing-masing pihak memegang satu.

* Jika nilai atau objek perjanjian besar (misalnya tanah), sebaiknya dibuat di hadapan notaris agar lebih kuat secara hukum.


---


### Penutup


Perjanjian yang sah akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Jadi, jangan anggap sepele! Pastikan setiap perjanjian memenuhi **syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata**, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi dengan baik.


---

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak di indonesia

By
Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak di indonesia --- # Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak di Indonesia Banyak perusahaan di Indonesia mempekerjakan karyawan dengan status **PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)** atau biasa disebut pekerja kontrak. Sayangnya, masih banyak pekerja yang belum paham apa saja **hak dan kewajiban** mereka. Yuk, kita bahas singkat agar lebih jelas! --- ## Apa Itu PKWT? PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan dengan jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Dasarnya ada di **Undang-Undang Ketenagakerjaan** dan diperbarui melalui **UU Cipta Kerja** serta peraturan turunannya. --- ## Hak Pekerja Kontrak 1. **Upah yang Layak**    Pekerja kontrak berhak mendapatkan gaji sesuai perjanjian, minimal sesuai UMR/UMP. 2. **Tunjangan dan Fasilitas**    Termasuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, cuti tahunan, dan hak lain yang disepakati. 3. **Perlindungan Hukum**    Mendapat perlindungan atas keselamatan kerja...
Read more

Cara Membuat Surat Kuasa yang Benar

By
 Sekarang kita masuk ke ** Cara Membuat Surat Kuasa yang Benar** 📝⚖️ --- # Cara Membuat Surat Kuasa yang Benar Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak bisa mengurus sesuatu secara langsung—misalnya mengambil dokumen, mengurus pajak, atau menghadiri persidangan. Dalam situasi seperti ini, kita bisa menggunakan **surat kuasa**. --- ## 1. Apa Itu Surat Kuasa? Surat kuasa adalah dokumen tertulis yang berisi pemberian wewenang dari seseorang (**pemberi kuasa**) kepada orang lain (**penerima kuasa**) untuk melakukan suatu tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Dasar hukumnya ada di **Pasal 1792 KUHPerdata**. --- ## 2. Jenis Surat Kuasa 1. **Surat Kuasa Umum** → memberi kewenangan luas, biasanya untuk mengurus kepentingan tertentu secara menyeluruh. 2. **Surat Kuasa Khusus** → hanya untuk tindakan tertentu, misalnya mengambil BPKB, mengurus pajak, atau menghadiri sidang. --- ## 3. Unsur Wajib dalam Surat Kuasa Agar sah dan mudah digunakan, surat kuasa sebaiknya memuat: * Judu...
Read more

Tips Menghindari Masalah Hukum dalam Bisnis Kecil/UMKM

By
 Nah, sekarang kita masuk ke ** Tips Menghindari Masalah Hukum dalam Bisnis Kecil/UMKM** 🏪⚖️ --- # Tips Menghindari Masalah Hukum dalam Bisnis Kecil/UMKM Banyak pelaku UMKM sibuk mengurus produk dan pemasaran, tapi sering lupa soal aspek hukum. Padahal, masalah hukum bisa muncul kapan saja dan berisiko menghambat bisnis. Berikut beberapa tips praktis agar UMKM tetap aman secara legal. --- ## 1. Buat Legalitas Usaha * Daftarkan usaha ke **OSS (Online Single Submission)** untuk mendapatkan **NIB (Nomor Induk Berusaha)**. * Legalitas ini penting agar usaha diakui secara hukum dan lebih mudah mengakses pinjaman atau kerjasama. --- ## 2. Gunakan Perjanjian Tertulis Jangan hanya mengandalkan kepercayaan lisan. * Buat perjanjian tertulis untuk kerja sama dengan supplier, karyawan, atau investor. * Sertakan detail harga, jangka waktu, kewajiban, dan cara penyelesaian jika ada masalah. --- ## 3. Lindungi Merek dan Produk * Daftarkan merek dagang ke **DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Inte...
Read more